Google Negara dan Konstitusi | Dark Wizard of Scientist

April 09, 2013

Negara dan Konstitusi


NEGARA DAN KONSTITUSI

1.      Pengertian Negara dan Konstitusi
                                            
Berikut adalah beberapa penjelasan istilah negara dari berbagai pendapat:
1. George Gelinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.
:2. Kranenburg : negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri;
:3. Roger F Soultau : negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan  persoalan bersama atas nama nasyarakat;
:4.  Carl Schmitt : negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertentu;

Teori Terjadinya Negara adalah:
John Lock (sebagai bapak Hak asasi bukunya Two Traties Civil Governement) John Lock mengenal pula “Homohominilopus”. Oleh karena didorong keinginan untuk merdeka, maka diadakan suatu perjanjian “Faktum Subjektionis dan Factum Unionis”. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada pejabat akan tetapi tidak boleh melanggar hak asasi. Karena manusia makhluk berakal dan mempunyai hak asasi yang terdiri dari:

1. Hak asasi terhadap badan;
2. Hak asasi terhadap nyawa;
3.
Hak asasi terhadap kehormatan;
4. Hak asasi terhadap harta benda;
5. Hak asasi terhadap kemerdekaan.
Terdiri dari :
a. Fredum from fear,
b. Fredum from want,
c .Fredum from of state,
d. Fredum from of relegion,
e. Fredum from of mistake (kesalahan,kekeliruan),
f. Fredum from of tobe free.

Negara kesatuan adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang hanya mempunyai satu pemerintahan. Suatu negara yg merdeka dan berdaulat hanya mempunyai satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Pelaksanaannya dapat dengan cara: 
1.      Sistem sentralisasi diatur oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaksana.
2.      Sistem Desentralisasi daerah diberikan kesempatan, kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

Negara pada pokoknya mempunyai tujuan :
a. Memperluas kekuasaan,
b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan
c. Mencapai kesejahtreraan umum.

            Terbentuknya negara sebagai organisasi harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
1.      Wilayah
2.      Rakyat
3.      Pemerintah yang berdaulat
4.      Pengakuan oleh Negara-Negara lain

Negra memiliki sifat-sifat sebagai berikut
·         Memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada setiap warganegara.
·         Monopoli, artinya negara memiliki kekuasaan untuk menentukan tujuan hidup bersama.
·         Mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan kepada semua warganegara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa penjelasan istilah konstitusi dari berbagai pendapat:
1.       EC Wade : Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
:2. Herman Heller :  Menamakan  undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu  hubungan kekuasaan (lihat bukunya Verfasunglehre);
·         Konstutusi sebagai pegertian sisal politik
·         Konstitusi sebagai pegertian hukum (bahwa  hukum tidak selalu tertulis)
·         Konstitusi sebagai suatu perarturan hukum (bahwa hukum itu tertulis )
:3.  Lasalle : pengertian konstitusi adalah sbb:
·         Kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat  (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dsb);
·         Apa yang tertulis diatas kertas mengenai lembaga lembaga negara  dan prinsip-prinsip memerintah dari suatu negara, sama dengan faham kodifikasi;
:4.  Carl Schmitt dari mazhab politik.  adalah :
§  Kosntutusi dalam arti absolut, seluruh keadaan atau struktur dalam negara, konstitusi harus menentukan segaa apa dalam negara.
§  Konstitusi dalam arti relatif, maksudnya dapat menjamin kepastian hukum
§  Konstitusi dalam arti positif, merupakan suatu putusan tertinggi dari pada rakyat  atau orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang disebut negara;
§  Konstitusi dalam arti ideal, segala wadah yang mampu menampung segala ide yang dicantumkan satu persatu sebagai konstitusi sebagai mana disebut dalam konstitusi dalam arti relatif;

            Secara luas konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar (droit Constitutionelle), baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sempit (terbatas) konstitusi berarti merupakan piaganm dasar atau UUD (Loi Constitutionelle) yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara.

Fungsi Konstitusi yaitu:

  1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme;
  2. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
  3. Sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat  dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki)  kepada organ-organ kekuasaan negara;
Sifat Konstitusi yaitu:
1.      Formil dan materiil;  Formil berarti tertulis.  Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif).
2.      Flexibel dan rigid,                                                                  
Kalau rigid berarti kaku suliot untuk mengadakan perubahan sebagaimana disebutkan oleh KC Wheare
Menurut  James Bryce, ciri flexibel
a.       Elastis.
b.      Diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang.
3.      Tertulis dan tidak tertulis.

Cara Perubahan Konstitusi
1.      Oleh Kekuasaan Legislatif
2.      Oleh rakyat melalui referendum
3.      Oleh sejumlah negara bagian
4.      Dengan konvensi ketatanegaraan.

2.       Konstitusi di Indonesia
Hubungan Negara dengan Konstitusi
Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya.
1. Ditinjau dari Proses Penyusunan dan Penetapan.
  • Tahap Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk bPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia, anta lain mempersiapkan Undang-Undang Dasar yang berisi antara lain dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan.
  • Penyusunan konsep rancangan dasar negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang ini, Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka.
a.) Mr.Muhammad Yamin. → 29 Mei 1945
Usulan rumusan dasar negara secara lisan:
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Usulan rumusan dasar negara secara tertulis :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.) Prof.Dr.Mr.R.Soepomo. → 31 Mei 1945
Usulan konsep dasar negara Indonesia :
1. Paham negara persatuan
2. Hubungan negara dan agama
3. Sistem badan permusyawaratan
4. Sosialisme negara
5. Hubungan antarbangsa

c.) Ir. Soekarno. → 1 Juni 1945
Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila.
Rumusan dasar negara Indonesia :
1). Kebangsaan Indonesia
2). Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3). Mufakat atau demokrasi
4). Kesejahteraan sosial
5). Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan Dasar Negara menurut Jakarta Charter (22 Juni 1945) :
1). Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2). Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3). Persatuan Indonesia.
4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945.
Pada sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, bertugas merumuskan rancangan Pembukaan undang-undang dasar yang berisi tujuan dan asas Negara Indonesia merdeka. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof.Dr.Mr.R.Soepomo, bertugas merumuskan rancangan batang tubuh undang-undang dasar dan rancangan naskah proklamasi.
Pada hari kelima sidang ini, yakni tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari rencana UUD yang sedang disiapkan.

Rumusan dasar Negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut.
  • Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Persatuan Indonesia.
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Ditinjau dari Tekstualnya.
Ditinjau dari tekstualnya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam konstitusi negara, yakni dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional dan ideologi negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Secara tekstual rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.

Herman Heller menjelaskan bahwa menamakan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasan dan mengelompokkan konstitusi sebagai pengertian hukun (hukum tidak selalu tertulis), dan konstitusi sebagai suatu peraturan hukum (hukum itu tertulis). Hukum Tertulis, adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. COntoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata. Hukum Tidak Tertulis, adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.
Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah :
1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum.
2. Sistem konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung j awab kepada DPR.
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pemban titan. Pengertian-pengertian yang diberikan UU No. 5 tahun 1974 sebagai berikut :
1.      Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
2.      Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
3.      Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.      Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
5.      Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
6.      Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat di daerah.
7.      Wilayah Administratip, selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.
8.      Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen-Departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan.
9.      Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan, dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubemur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.  Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yangmeliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasipengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidaktermasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.
11.  Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khusunya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban dibidang pemerintahan umum.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Salah satu topik yang diangkat pada Kongres Pancasila kali ini “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”. Secara khusus diminta agar kajian difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu:
  1. Negara Hukum (dari rechtstaat menuju rule of law).
  2. Peran Pancasila dalam pembentukan hukum termasuk tata urutan hukum.
  3. Posisi Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Negara hukum (rechtstaat), jelas bukan sembarang nama. Nama adalah doa, harapan dan cita-cita. Nama yang terkesan Indo-Barat ini telah melekat erat pada UUD 1945 (sebelum amandemen keempat). Ketika Negara ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Negara (the founding fathers) pasti telah memperhitungkan dengan cermat, matang dan hati-hati segala konsekuensi yang harus ditanggung oleh segenap komponen bangsa pada generasi-generasi sesudahnya. Secara eksplisit dipesankan bahwa penamaan itu dimaksudkan agar sistim pemerintahan Negara diselenggarakan berdasar atas hukum, dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka.
Konsep Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan Negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi.
Kelahiran Indonesia sebagai Negara hukum tidak melalui proses pergulatan sistem sosial seperti yang terjadi di Eropa. Indonesia menjadi Negara hukum karena “dipaksa” melalu pencangkokan (transplantasi) hukum oleh Belanda. Pemaksaan ini dilakukan tanpa melalu proses musyawarah ataupun menunggu keambrukan suatu sistem sosial Indonesia. Proses kelahiran Negara hukum Indonesia tergolong instan, cepat, melalui sebuah lompatan sistem sosial dari tradisional dan feodalisme langsung ke negara hukum. Substansi Negara hukum pada masa penjajahan menjadi sangat kompleks, yaitu berlaku dualisme hukum (hukum Barat dan hukum adat) pada wilayah yang sama  dan dalam waktu bersamaan pula. Lebih kompleks lagi bahwa hukum adat sendiri bersifat kedaerahan, komunalistik, religius, sehingga terdapat pluralisme hukum di Indonesia pada waktu itu.

Judul : Negara dan Konstitusi
Disusun Oleh : Fisika Nondik 2008 UNIMED
Share this post

1 comments

  1. yang dimaksud dengan cara perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum itu bagaimana ya?

    ReplyDelete

Comment & suggestion....

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2013 Dark Wizard of Scientist
Original Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSS Comments RSS
Back to top